Home
  • Register

Hukum Pidana

Apa itu hukum pidana dan bagaimana hukum pidana itu..??
Read more...

Hukum Perdata

Apa itu hukum perdata dan apayang membuatnya berbeda dengan hukum pidana..??
Read more...

PTUN (Administratif)

Peradilan Tata Usaha Negara (Administratif).
Read more...

KETENTUAN WAJIB LAPOR KETENAGAKERJAAN

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (“UU No.7 Tahun 1981”) mewajibkan setiap pengusaha atau pengurus untuk melaporkan secara tertulis setiap mendirikan, menghentikan, menjalankan kembali, memindahkan atau membubarkan perusahaan kepada menteri atau pejabat yang berwenang.

 

Menurut Pasal 1 huruf (b) UU No.7/1981, yang dimaksud sebagai pengusaha adalah:

1.     orang, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan sesuatu perusahaan milik sendiri;

2.     orang, persekutuan atau badan hukum yang berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;

3.     orang, persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 di atas.

Sedangkan yang dimaksud sebagai pengurus adalah orang yang ditunjuk untuk memimpin suatu perusahaan.

Dalam pasal 6 UU No.7/1981 mengatur bahwa pengusaha atau pengurus wajib melaporkan secara tertulis kepada menteri atau pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah mendirikan, menjalankan kembali atau memindahkan perusahaan. Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.14/MEN/IV/2006 tentang Tata Cara Pelaporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (“Permenaker No. 14/2006”), pengusaha wajib membuat laporan ketenagakerjaan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya baik pada kantor pusat, cabang maupun pada bagian perusahaan yang berdiri sendiri.

Pengusaha atau pengurus wajib melaporkan setiap tahun secara tertulis mengenai ketenagakerjaan kepada menteri atau pejabat yang ditunjuk. Adapun dalam laporan  tersebut harus memuat keterangan sebagai berikut:

1.     identitas perusahaan;

2.     hubungan ketenagakerjaan;

3.     perlindungan tenagakerja; dan

4.     kesempatan kerja.

Pasal 8 ayat (1) UU No.7/1981 juga mewajibkan pengusaha atau pengurus untuk melaporkan secara tertulis pemindahan, penghentian, pembubaran perusahaan kepada menteri atau pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum dilakukannya pemindahan, penghentian atau pembubaran perusahaan tersebut.

Pelaporan mengenai pemindahan, penghentian or pembubaran perusahaan di atas harus memuat keterangan sebagai berikut:

1.     nama dan alamat perusahaan atau bagian perusahaan;

2.     nama dan alamat pengusaha;

3.     nama dan alamat pengurus perusahaan;

4.     tanggal memindahkan, menghentikan atau membubarkan perusahaan;

5.     kewajiban-kewajiban yang telah dan akan dilaksanakan terhadap buruhnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perjanjian kerja, perjanjian perburuhan dan kebiasaan-kebiasaan setempat; dan

6.     jumlah buruh yang akan diberhentikan.

Sesuai dengan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor SE.3/MEN/III/2014 Tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (“SE Menakertrans 3/2014”), batas waktu proses pengesahan pendaftaran wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan adalah 1 (satu) hari kerja setelah menerima berkas pendaftaran wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan yang telah diisi lengkap dan ditandatangani dengan dibubuhi stempel perusahaan.

 

Pengusaha atau pengurus dapat diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah), apabila tidak memenuhi kewajiban wajib lapor ketenagakerjaan.

Bagikan

Mediasi dan Negosiasi

 

Mediasi..!!

Banyak permasalahan atau perkara yang dapat segera terselesaikan tanpa harus membawanya menjadi perkara yang lebih besar hingga ke pengadilan. Proses Mediasi merupakan salah satunya. Apa itu proses Mediasi dan bagaimana pelayanan kami tentang hal ini..??
Selengkapnya...

 

Pendaftaran HAKI

Hak Atas Kekayaan Intelektual Indonesia

Tidak dapat dipungkiri bahwa kekyaan secara intelektual jauh lebih berharga daripada kekayaan meteri, olehkarena itu harus ada dasar hukum yang menjaga kekayaan itu, agar tidak digunakan, dibajak atau diklaim oleh orang lain.
Selengkapnya...

 

Pendirian Perusahaan

 

Pendirian Perusahaan

Untuk memulai membuka perusahaan baru, ada bayak hal yang harus dipersiapkan. Untuk mengurus segala hal yang berhubungan dengan prosedur hukum yang berlaku, kami akan membantu anda.
Selengkapnya...

 

God's Word

Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? (Mat 7:3)

Live Consultant

Konsultasi dengan kami langsung..!!
Demi memberikan kenyamanan, menjaga kepercayaan anda serta mempererat hubungan antara pengacara dan klien, kami menyediakan layanan konsultasi langsung. Silahkan konsultasi tentang segala hal mengenai masalah dan perkara hukum yang anda hadapi dengan kami (deposit diperlukan). Hubungi kami di hari dan jam kerja.

Phone : (061) 8881 7960

Mobile : 0812 6511 785

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Atau silahkan tinggalkan pesan dikontak kami dan kami akan segera follow up.

Karena yang terbaik bagi anda selalu jadi prioritas kami.... (Panangian & Associate).

Selengkapnya tentang layanan ini...

Semangat untuk membela yang benar demi menegakkan keadilan, terus berjuang hingga hembusan nafas terakhir dan tetap berupaya menjadikan segala sesuatu berjalan sebagaimana mestinya. (Panangian Sinambela)

Our Address:
Jalan Sei Brantas Komp. de'Villa
No. 8 D Kel. Babura Medan 20154
Hours of Operation:
Mon. to Fri. 9am to 5pm
Weekends 9am to 12am

Visi


Menjadi lembaga bantuan hukum yang terlibat secara aktif dalam pembangunan dan penegakan hukum nasional, ikut berperan dalam membangkitkan semangat dan kesadaran hukum bangsa dalam memperjuangkan hak-hak dan kewajiban serta menjadi lembaga bantuan hukum yang profesional dan terkemuka baik di dalam negeri maupun di luar negeri dengan tetap menjaga reputasi, integritas dan kompetensi berlandaskan pada etikadan hukum

Misi

Melakukan usaha jasa pelayanan di bidang hukum dengan senantiasa : Mengembangkan budaya dan etika kerja yang berdisiplin, ikhlas dan jujur dengan semboyan sejahtera, bersama sejahtera. Melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten danprofesional. Meningkatkan pertumbuhan secara berkesinambungan dengan bertumpu pada usaha penyediaan jasa bidang hukum, yang berorientasi pada kepuasan klien. Menciptakan mekanisme peningkatan efesiensi secara terus menerus dalam penggunaan sumber daya untuk mendukung pengelolaan usaha yang berkwalitas dan handal.