• Register

Hukum Pidana

Apa itu hukum pidana dan bagaimana hukum pidana itu..??
Read more...

Hukum Perdata

Apa itu hukum perdata dan apayang membuatnya berbeda dengan hukum pidana..??
Read more...

PTUN (Administratif)

Peradilan Tata Usaha Negara (Administratif).
Read more...

Live Consultant

Kemudahan memberikan kemudahan untuk anda agar dapat menghubungi kami setiap saat untuk berkonsultasi tentang masalah hukum baik secara pribadi maupun permasalahan perusahaan . Apapun yang menjadi permasalahan anda, kami siap tampung dan memberikan solusi bagi anda dari sudut pandang hukum yang berlaku.

Anda dapat menghubungi kami setiap saat dan kami akan menjawab semua masalah anda dengan tetap menjaga privacy anda secara pribadi !! Bapak/ibu dapat menghubungi kami pada HP/WA  +628116492614 - 08126511785

Email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

Bagikan

Konsultan Hukum

Konsultan hukum atau dalam bahasa Inggris counselor at law atau legal consultant adalah orang yang berprofesi memberikan pelayanan jasa hukum dalam bentuk konsultasi, dalam sistem hukum yang berlaku di negara masing-masing. Untuk di Indonesia, sejak UU nomor 18 tahun 2003 berlaku, semua istilah mengenai konsultan hukum, pengacara, penasihat hukum dan lainnya yang berada dalam ruang lingkup pemberian jasa hukum telah distandarisasi menjadi advokat.

Kami sebagai kantor hukum yang sudah berpengalaman dan dipercaya oleh perusahaan diberbagai bidang, meyakini bahwa kami akan dapat dan mampu memberikan pelayanan terbaik dalam hal konsultan hukum bagi anda, baik perusahaan maupun individual. Olehkarena itu, kemampuan dan dedikasi kami sudah tidak  perlu diragukan lagi.

 

 

 

Bagikan

Perkara Hukum Perdata

Hukum perdata Belanda berasal dari hukum perdata Perancis yaitu yang disusun berdasarkan hukum Romawi 'Corpus Juris Civilis'yang pada waktu itu dianggap sebagai hukum yang paling sempurna. Hukum Privat yang berlaku di Perancis dimuat dalam dua kodifikasi yang disebut (hukum perdata) dan Code de Commerce (hukum dagang). Sewaktu Perancis menguasai Belanda (1806-1813), kedua kodifikasi itu diberlakukan di negeri Belanda yang masih dipergunakan terus hingga 24 tahun sesudah kemerdekaan Belanda dari Perancis (1813)

 

Pada Tahun 1814 Belanda mulai menyusun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Sipil) atau KUHS Negeri Belanda, berdasarkan kodifikasi hukum Belanda yang dibuat oleh MR.J.M. KEMPER disebut ONTWERP KEMPER namun sayangnya KEMPER meninggal dunia 1824 sebelum menyelesaikan tugasnya dan dilanjutkan oleh NICOLAI yang menjabat sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Belgia. Keinginan Belanda tersebut terealisasi pada tanggal 6 Juli 1880 dengan pembentukan dua kodifikasi yang baru diberlakukan pada tanggal 1 Oktober 1838 oleh karena telah terjadi pemberontakan di Belgia yaitu :

 

  • BW [atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata-Belanda).
  • WvK [atau yang dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang]

 

Kodifikasi ini menurut Prof Mr J, Van Kan BW adalah merupakan terjemahan dari Code Civil hasil jiplakan yang disalin dari bahasa Perancis ke dalam bahasa nasional Belanda

 

KUHPerdata

 

Yang dimaksud dengan Hukum perdata Indonesia adalah hukum perdata yang berlaku bagi seluruh Wilayah di Indonesia. Hukum perdata yang berlaku di Indonesia adalah hukum perdata baratBelanda yang pada awalnya berinduk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang aslinya berbahasa Belanda atau dikenal dengan Burgerlijk Wetboek dan biasa disingkat dengan B.W. Sebagian materi B.W. sudah dicabut berlakunya & sudah diganti dengan Undang-Undang RI misalnya mengenai UU Perkawinan, UU Hak Tanggungan, UU Kepailitan.you

 

. J.Schneither dan Mr. A.J. van Nes. Kodifikasi KUHPdt. Indonesia diumumkan pada tanggal 30 April 1847 melalui Staatsblad No. 23 dan berlaku Januari 1948.

 

Setelah Indonesia Merdeka berdasarkan aturan Pasal 2 aturan peralihan UUD 1945, KUHPdt. Hindia Belanda tetap dinyatakan berlaku sebelum digantikan dengan undang-undang baru berdasarkan Undang – Undang Dasar ini. BW Hindia Belanda disebut juga Kitab Undang – Undang Hukun Perdata Indonesia sebagai induk hukum perdata Indonesia.

 

Isi KUHPerdata

 

KUHPerdata terdiri dari 4 bagian yaitu :

 

  1. Buku 1 tentang Orang / Van Personnenrecht
  2. Buku 2 tentang Benda / Zaakenrecht
  3. Buku 3 tentang Perikatan / Verbintenessenrecht
  4. Buku 4 tentang Daluwarsa dan Pembuktian / Verjaring en Bewijs

Tidak berbeda jau dengan penanganan Perkara Hukum Pidana, perkara perdata juga sudah cukup umum. Untuk itulah Kami tetap memberikan pelayanan terbaik, dan tim-tim advokasi professional yang selalu siap bekerja keras membantu anda.

 

 

 

Bagikan

PTUN(Administratif)

Peradilan Tata Usaha Negara adalah lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara[1].

 

Peradilan Tata Usaha Negara meliputi:

 

  1. Pengadilan Tata Usaha Negara, berkedudukan di ibukota kabupaten/kota, dengan daerah hukum meliputi wilayah kabupaten/kota
  2. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, berkedudukan di ibukota provinsi, dengan daerah hukum meliputi wilayah provinsi
  3. Pengadilan Khusus


Peradilan ini memang dikenal baru di Indonesia, dan masih sedikit orang yang mengerti dan mengetahuinya. Kami sebagai kantor hukum professional yang telah memiliki pengalaman yang cukup luas mengetahui akan hal tersebut. Olehkarena itu, kami tetap melayani anda untuk perkara dalam hal PTUN ini.

Bagikan

Perkara Hukum Pidana/Kriminal

Hukum Pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk kedalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya.

 

Menurut Prof. Moeljatno, S.H Hukum Pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

 

  1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan dan yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
  2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
  3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

 

Sedangkan menurut Sudarsono, pada prinsipnya Hukum Pidana adalah yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan umum dan perbuatan tersebut diancam dengan pidana yang merupakan suatu penderitaan.

Dengan demikian hukum pidana bukanlah mengadakan norma hukum sendiri, melaikan sudah terletak pada norma lain dan sanksi pidana. Diadakan untuk menguatkan ditaatinya norma-norma lain tersebut, misalnya norma agama dan kesusilaan.

Penangana akan perkara hukum ini memang sudah sangat umum dan sering, oleh karena itu, kami akan selalu mencoba untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi anda untuk pemecahan masalah perkara hukum pidana anda.

 

 

 

Bagikan

Mediasi dan Negosiasi

 

Mediasi..!!

Banyak permasalahan atau perkara yang dapat segera terselesaikan tanpa harus membawanya menjadi perkara yang lebih besar hingga ke pengadilan. Proses Mediasi merupakan salah satunya. Apa itu proses Mediasi dan bagaimana pelayanan kami tentang hal ini..??
Selengkapnya...

 

Pendaftaran HAKI

Hak Atas Kekayaan Intelektual Indonesia

Tidak dapat dipungkiri bahwa kekyaan secara intelektual jauh lebih berharga daripada kekayaan meteri, olehkarena itu harus ada dasar hukum yang menjaga kekayaan itu, agar tidak digunakan, dibajak atau diklaim oleh orang lain.
Selengkapnya...

 

Pendirian Perusahaan

 

Pendirian Perusahaan

Untuk memulai membuka perusahaan baru, ada bayak hal yang harus dipersiapkan. Untuk mengurus segala hal yang berhubungan dengan prosedur hukum yang berlaku, kami akan membantu anda.
Selengkapnya...

 

God's Word

Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? (Mat 7:3)

Live Consultant

Konsultasi dengan kami langsung..!!
Demi memberikan kenyamanan, menjaga kepercayaan anda serta mempererat hubungan antara pengacara dan klien, kami menyediakan layanan konsultasi langsung. Silahkan konsultasi tentang segala hal mengenai masalah dan perkara hukum yang anda hadapi dengan kami (deposit diperlukan). Hubungi kami di hari dan jam kerja.

Phone : (061) 8881 7960

Mobile : 0812 6511 785

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Atau silahkan tinggalkan pesan dikontak kami dan kami akan segera follow up.

Karena yang terbaik bagi anda selalu jadi prioritas kami.... (Panangian & Associate).

Selengkapnya tentang layanan ini...

Semangat untuk membela yang benar demi menegakkan keadilan, terus berjuang hingga hembusan nafas terakhir dan tetap berupaya menjadikan segala sesuatu berjalan sebagaimana mestinya. (Panangian Sinambela)

Our Address:
Jalan Sei Brantas Komp. de'Villa
No. 8 D Kel. Babura Medan 20154
Hours of Operation:
Mon. to Fri. 9am to 5pm
Weekends 9am to 12am

Visi


Menjadi lembaga bantuan hukum yang terlibat secara aktif dalam pembangunan dan penegakan hukum nasional, ikut berperan dalam membangkitkan semangat dan kesadaran hukum bangsa dalam memperjuangkan hak-hak dan kewajiban serta menjadi lembaga bantuan hukum yang profesional dan terkemuka baik di dalam negeri maupun di luar negeri dengan tetap menjaga reputasi, integritas dan kompetensi berlandaskan pada etikadan hukum

Misi

Melakukan usaha jasa pelayanan di bidang hukum dengan senantiasa : Mengembangkan budaya dan etika kerja yang berdisiplin, ikhlas dan jujur dengan semboyan sejahtera, bersama sejahtera. Melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten danprofesional. Meningkatkan pertumbuhan secara berkesinambungan dengan bertumpu pada usaha penyediaan jasa bidang hukum, yang berorientasi pada kepuasan klien. Menciptakan mekanisme peningkatan efesiensi secara terus menerus dalam penggunaan sumber daya untuk mendukung pengelolaan usaha yang berkwalitas dan handal.